Lembaga : BUMDes

PengurusNama Pengurus
KetuaKartijo
SekretarisReni
BendaharaAirudin
Informasi Kontak
AlamatDesa Ujung Tanjung
Telepon0878-****-****

Peraturan Pendirian BUMDes sesuai Peraturan Menteri

Badan Usaha Milik Desa Ujung Tanjung masa kepemimpinan Kepala Desa Ujung Tanjung yaitu H. Sahiri Soldan, S.Ag baru di jalankan pada saat setelah 3 bulan setelah pelantikan.

pada pemerintahan sebelumnya tidak ada pengelolan BUMDes sama sekali dan tidak berjalan selama 2 periode pemerintahan sebelum ini.

inilah isi Peraturan Mentri No 4 Tahun 2015

Pendirian BUMDes

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan:

  1. meningkatkan perekonomian Desa;
  2. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
  3. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
  4. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
  5. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
  6. membuka lapangan kerja;
  7. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
  8. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pertimbangan Pendirian Bumdes

  1. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
  2. potensi usaha ekonomi Desa;
  3. sumberdaya alam di Desa;
  4. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
  5. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Di atur juga pokok bahasan dalam Musyawarah Desa yaitu sebagai berikut.

  1. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
  2. organisasi pengelola BUM Desa;
  3. modal usaha BUM Desa; dan
  4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari beberapa badan yaitu

a. Pemerintah Desa;
b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
c. lembaga kemasyarakatan Desa;
d. lembaga Desa lainnya; dan
e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Pengurusan dan Pengelolaan Pada Permendesa Nomor 4 tahun 2015

Pada BAB III tentang Pengurusan dan Pengelolaan Bumdesa bagian kesatu Bentuk Organisasi Bumdes pada pasal 7 dijabarkan beberapa point yaitu sebagai berikut.

  1. BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
  2. Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
  3. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Sedangkan pada pasal 10 dijelaskan juga tentang bentuk organisasi pengelola bumdesa yang terdiri dari

a. Penasihat;

b. Pelaksana Operasional; dan

c. Pengawas.

Peraturan Menteri No 4 Tahun 2015 bisa didownload pada link dibawah agar lebih jelas.

Permendesa_No_4_Tahun_2015

Produk BUMDes

Jumlah Pengunjung

003028
Users Today : 2
This Month : 359
Total views : 10156
Server Time : 2021-07-26

Kontak Info